Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut akan mencabut sistem klakson ‘telolet’ yang tidak sesuai standar pada bus jika ditemukan petugas di jalanan.
“Karena ada kebijakan dari kami untuk dilarang itu (klakson ‘telolet’, Red). Tentu petugas-petugas kami di lapangan akan menegur dan melarang, setelah itu diupayakan untuk dilakukan pencabutan atau pelepasan sistem tersebut sehingga tidak mengganggu sistem kendaraan secara keseluruhan, terutama yang terkait keselamatan,” ujar Kasubdit Angkutan Perkotaan Kemenhub, Iman Sukandar, yang ditemui di Bekasi, Jawa Barat (5/4)
Iman mengimbau agar seluruh operator bus tidak lagi menggunakan klakson ‘telolet’ termasuk ‘basuri’, apa lagi yang menggunakan sistem udara atau sistem angin yang terhubung pada sistem pengereman kendaraan.
Penggunaan klakson seperti itu dapat menyebabkan kehabisan pasokan udara atau angina pada sistem pengereman. Sangat berisiko terjadinya kecelakaan dan membahayakan orang.
“Saya kira sudah jelas ya larangan itu, karena pertimbangannya antara lain apalagi jika itu menggunakan sistem udara atau sistem angin yang terhubung pada sistem mesin atau sistem pengereman dan sebagainya, akan sangat membahayakan,” kata Iman, seperti dikutip dari Antara.
Iman menyebut pihaknya rutin melakukan pemeriksaan kelaikan bus di berbagai terminal, mulai dari klakson ‘telolet’ hingga ramp check (pemeriksaan kondisi fisik bus, kelengkapan administrasi, dan perizinan) pada kendaraan yang akan diberangkatkan.
Pasalnya, semenjak fenomena demam ‘telolet’ maupun ‘basuri’ terjadi, banyak masyarakat, utamanya anak-anak yang berhenti atau berkumpul di ruas jalan hanya untuk menunggu suara klakson tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kepadatan, kemacetan, bahkan potensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Fenomena ini bahkan tak jarang memakan korban, salah satunya kejadian kecelakaan yang melibatkan korban anak kecil dan bus Sinar Dempo dengan klakson ‘telolet’ yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Maret lalu.
Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, aturan terkait penggunaan klakson telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Pada pasal 69 disebutkan bahwa suara klakson paling rendah adalah 83 desibel atau paling tinggi 118 desibel, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp500 ribu.
