Pekan Depan, Jakarta Jadi Tuan Rumah 'Indonesia Trucks & Commercial Vehicle'

Pekan Depan, Jakarta Jadi Tuan Rumah 'Indonesia Trucks & Commercial Vehicle'
ASEAN Trucking Conference akan diselenggarakan di Jakarta, 20 Oktober mendatang. Diharapkan ada peluang bisnis dan kerjasama di antara pelaku bisnis dan logistik wilayah ASEAN.
 

Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Trucks & Commercial Vehicle, sebuah ajang pameran, seminar, dan workshop tentang kendaraan komersial dan industri transportasi dan bisnis logistik. Gelaran itu akan dilaksanakan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.

Event ini akan berlangsung tiga hari mulai 19-21 Oktober 2016. Salah satu kegiatan utama event ini adalah konferensi tentang  ASEAN Trucking Conference yang akan digelar pada 20 Oktober 2016 dan ASEAN Trucking Federation Annual Meeting pada hari pertama, 19 Oktober 2016.

Melalui event ini diharapkan bisa membuka peluang bisnis baru dan kerjasama diantara pelaku industri transportasi truk dan logistik di wilayah ASEAN karena event ini diharapkan akan dihadiri oleh ratusan pelaku bisnis terkait dari sejumlah negara di ASEAN.

Ikut terlibat dalam penyelenggaraan event ini adalah ASEAN Trucking Federation (ATF) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO).

Di hari pertama, akan digelar ASEAN Trucks Conference yang diharapkan dibuka dan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sekaligus sebagai keynote speaker. Hadir pula sebagai pembicara pejabat di Sekretariat ASEAN, Ketua Kadin, Ketua Aptrindo, dan Ketua ATF.

Di hari kedua akan digelar seminar tentang tantangan dan peluang bisnis trucking di ASEAN dan dijadwalkan dihadiri Dirjen Perhubungan Darat RI, Prof. Togar Simatupang dan Mr. Sunyawit Sethapokin President, Blue & White Professional Logistics Co., Ltd., President, Thai Transportation and Logistics Association, Secretary-General, ASEAN Trucking Federation

Di hari terakhir digelar diskusi Indonesia Truckers Club Talkbiz (ITC). Diskusi membedah topik tentang rencana pengambilalihan 120 jembatan timbang di seluruh Indonesia yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan daerah guna dikelola Kementerian Perhubungan. 

Antara lain menyangkut aturan pelaksanaan pengawasan dan penindakan terkait overtonase dan overdimensi setelah diambil alih Kementerian Perhubungan, soal toleransi atas kelebihan muatan dan overdimensi, serta jadwal pelaksanaan aturan, mulai dari masa sosialisasi, masa transisi, hingga pelaksanaan sepenuhnya.

Dibedah pula tentang konsekuensi yang diterima pengusaha angkutan barang jika kendaraan overtonase dan overdimensi, estimasi masalah yang mungkin muncul terkait pengelolaan jembatan timbang sesuai standar nasional di tiap daerah dan solusi yang diharapkan, serta kebijakan penentuan JBI oleh Kementerian Perhubungan.