Ternyata Tarif TransJakarta Hanya Rp2.000 Untuk Keberangkatan Pagi Hari

Ternyata Tarif TransJakarta Hanya Rp2.000 Untuk Keberangkatan Pagi Hari
Tarif regulernya Rp3.500 sekali perjalanan
 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, naik dan mengobrol bersama penumpang bus Transjakarta pada akhir ekan lalu (9/6). Menhub dan rombongan menaiki Transjakarta dari Halte Patra Kuningan dan turun di Halte Ragunan, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan ini, Menhub memastikan pelayanan Transjakarta berjalan dengan baik dan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal perkotaan.

"Pagi ini saya bersama Dirjen Perhubungan Darat yang baru Pak Risyapudin, mau memastikan bahwa angkutan umum massal perkotaan di Jakarta berjalan dengan baik," ujar Menhub, seperti dkutip dari laman Kementerian Perhubungan.

Budi yang juga pernah menjadi Direktur Utama Angkasa Pura II itu juga menyampaikan, Jakarta dapat menjadi contoh daerah lain dalam pengembangan transportasi umum massal perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi untuk transportasi umum, termasuk Transjakarta. Dengan subsidi dari pemerintah, tarif bus Transjakarta lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Jakarta memang kota yang menjadi contoh dan kota lain harus melakukan itu. Tadi saya berbincang dengan penumpang dan mereka enjoy naik Transjkarta dengan tarif Rp 3.500. Kalau pagi sebelum pukul 07.00, tarifnya hanya Rp 2.000. Oleh karenanya saya mengajak masyarakat, yuk naik angkutan umum massal," lanjut kelahiran kota Palembang ini.

Tak lupa diutarakanya lagi bahwa pihaknya mendorong pemerintah daerah lainnya untuk memberikan layanan transportasi umum massal perkotaan, untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi sehingga dapat menekan angka kemacetan.

Kementerian Perhubungan sendiri melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, masih terus memberikan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, yakni dengan skema pembelian layanan atau Buy The Service dengan nama “Teman Bus” di tahun 2024. Adapun subsidi Buy The Service yang telah disiapkan sebesar Rp 444,70 miliar.

Presiden ingatkan kota lain harus segera seriusi angkutan massal

Seemntara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan wali kota untuk menyiapkan transportasi umum massal guna mengatasi terjadi kemacetan seiring perkembangan di kota masing-masing. "Wali kota harus siapkan transportasi umum massal, apabila tidak dipikirkan mulai sekarang, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun akan datang semua kota akan macet," jelas Presiden Jokowi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekan lalu (4/6). Seperti dikutip dari Antara.

"Saya ingatkan agar transportasi umum massal harus disiapkan karena sejumlah kota sudah mengalami kemacetan lalu lintas," tegas dia lagi.

Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XVII di Kota Balikpapan. Apabila menggunakan transportasi umum massal subway Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT), menurut dia, membutuhkan biaya yang cukup mahal.

MRT di Kota Jakarta dibangun pertama, menelan biaya sekitar Rp1,1 triliun per kilometer, dan saat ini sudah mencapai lebih kurang Rp2,3 triliun per kilometer. Sedangkan untuk pembangunan LRT dengan gerbong yang telah dibuat di PT PT Industri Kereta Api (INKA) menelan biaya sebesar Rp600 miliar per kilometer.

"Kereta cepat lebih murah bila dibandingkan dengan subway, yakni Rp780 miliar per kilometer," jelasnya.

Sejurus kemudian dijelaskan lagi oleh Presiden, masih ada juga transportasi umum.massal yang dinamakan Autonomus Rapid Transit (ART) atau kereta otonom tanpa rel, lanjut dia, tetapi menggunakan magnet dan ART bisa satu hingga tiga gerbong, jauh lebih murah.

Diharapkan apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu, agar melakukan komunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk membangun moda transportasi umum massal itu. "Anggaran pembangunan transportasi umum massal bisa dibagi 50 persen APBD dan 50 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," pungkas Jokowi.

Baca juga: Menhub: Bus Kota Listrik Perlu Ditambah

Baca juga: Ini Jadwal JR Connexion Untuk Wilayah Jabodetabek